A Secret Weapon For reformasi intelijen
Wiki Article
Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. Seperti agen 007 James Bond seorang agen intelegen bergerak secara perorangan.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
It will be the merger inside the TNI and the former KNIL and all army staff members of the two forces, moreover the impartial paramilitary groups (laskar) which fought the war within the element Along with the independence movement.
This article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture over the posting-independence revolution of 1945 to the authoritarian state intelligence beneath The brand new Get regimen subsequent 1965, also on the period of intelligence reform after the 1998 reformation motion.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain user yang memeberikan scheduling dan direction
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
. At just about each degree of civilian https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pemahaman-lebih-dalam-tentang-pengawasan-yang-akuntabel/ governing administration, There's a Military component A Portion of a forum known as the Musyawarah Pimpinan Daerah
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.
The civilian-controlled Ministry of Protection proposed to President Soekarno to variety a strategic intelligence Firm using a “civil character,” which didn't come beneath the auspices from the armed service. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin tried out to make a “
. What must be stressing is not the new procedures promoted but the current absence of norms of democratic oversight more than intelligence.
Pacivis UI underlined the difficulties of preventing safety disruption and conflict, which built the civilian elite ‘compromise’ not to put an excessive amount pressure about the military as they were essential to revive security. This need to have for the ‘armed forces’ was found within the appointment of navy officers which include ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later grew to become BIN).